 |
| Foto bersama usai melakukan kegiatan di hotel Sartika wamena, Jumat (13/11/2026). |
WAMENA, SBP NEWS - Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memperkuat kapasitas masyarakat sipil melalui persiapan 16 kader Human Rights Defender (HRD) atau Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dan sejumlah wilayah rawan konflik di Tanah Papua.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus utama YKKMP dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, khususnya di wilayah yang memiliki kerawanan konflik dan persoalan kemanusiaan.
Rangkaian kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan penguatan kapasitas masyarakat yang berlangsung sepanjang Oktober hingga November 2026 tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Program YKKMP mencakup empat kegiatan utama, yakni pendidikan HAM bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pendidikan HAM bagi pemuda gereja, sosialisasi bahaya minuman keras dan narkoba di lingkungan perguruan tinggi, serta penguatan Human Rights Defender di wilayah rawan konflik Tanah Papua.
Khusus penguatan kader Pembela HAM, YKKMP mempersiapkan dua orang dari setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian, terdapat 16 kader yang diharapkan mampu berperan dalam pemantauan, dokumentasi, pencarian fakta, advokasi, serta pendidikan HAM di wilayah masing-masing.
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, dalam arahannya menegaskan bahwa seorang pembela HAM harus memiliki integritas dan menjaga independensi dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
Menurutnya, pembela HAM tidak boleh bekerja berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, melakukan diskriminasi, ataupun menyampaikan informasi yang tidak didukung fakta.
"Melalui kami berharap para kader Pembela HAM yang telah dipersiapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemantauan situasi HAM, mendokumentasikan berbagai persoalan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian persoalan secara objektif, bertanggung jawab, dan mengedepankan perdamaian di Tanah Papua,"katanya saat memberikan arahan kepada peserta di hotel Sartika Wamena, Kamis (12/11/2026).
Theo menekankan bahwa setiap kader harus bekerja secara profesional, independen, objektif, dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang diperoleh di lapangan harus melalui proses pengumpulan data, pemeriksaan, dan verifikasi sebelum disampaikan kepada publik maupun lembaga berwenang.
"Pembela HAM harus tetap independen. Jangan bekerja berdasarkan kepentingan kelompok tertentu dan jangan melakukan diskriminasi terhadap siapa pun. Bekerjalah sesuai fakta, kumpulkan data, lakukan verifikasi, dan sampaikan informasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembela HAM tidak boleh berbicara tanpa data," tegas Theo Hesegem.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Deli Wandik, menegaskan bahwa pembela HAM harus menjadi jembatan keadilan dan perdamaian di tengah berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di masyarakat.
"Pembela HAM harus menjadi jembatan keadilan dan perdamaian. Saya berharap seluruh peserta mampu menjadi pembela HAM yang bijaksana, memiliki integritas, independen, peduli terhadap sesama, serta berani menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta," katanya.
Ia menyampaikan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan tanggung jawab bersama. Penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
"Kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama mengikuti pendidikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjalankan tugas kemanusiaan di daerah masing-masing,"katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, perjuangan menegakkan HAM harus dilakukan dengan keberanian, kejujuran, berlandaskan fakta, menghormati hukum, serta tetap mengutamakan dialog dan perdamaian.
Dikatakan seorang pembela HAM juga dituntut memiliki integritas, independensi, kepedulian terhadap sesama, serta kemampuan mendengarkan dan memahami berbagai persoalan masyarakat secara objektif.
Selain itu dia juga mengingatkan agar pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti di ruang belajar, tetapi menjadi bekal untuk memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan masyarakat, penyelesaian persoalan kemanusiaan, dan pembangunan keadilan di Papua Pegunungan.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta menjadi pembela HAM yang bijaksana, peduli terhadap sesama, berani menyuarakan kebenaran, serta mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,"ujarnya.
Selain itu, dia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya positif yang bertujuan membangun keadilan, memperkuat perlindungan, dan menghormati hak setiap manusia.
"Karena itu saya tekankan pentingnya membangun Papua Pegunungan dengan semangat persaudaraan, saling menghargai, keterbukaan, dialog, dan perdamaian. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan martabat dan hak-hak kemanusiaan,"tutupnya.(*)
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.