 |
| Kepala Dinas Sosial Simon Kalolik di dampingi Plt Kepala Dukcapil Jayawijaya Yohanes P Lani saat memberikan arahan kepada masyarakat di Halaman Kantor Dukcapil Wamena, Kamis (12/11/2026). |
WAMENA, SBP NEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya melalui Dinas Sosial mulai melakukan pembenahan dan penataan data penerima bantuan sosial untuk tahun 2027. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tepat sasaran.
Hal ini Sampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Simon Kalolik, saat memberikan arahan kepada masyarakat di Halaman Kantor Dukcapil Wamena, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu Simon menegaskan bahwa proses pendataan harus didukung rekomendasi dari kepala kampung agar petugas dapat memastikan identitas dan status masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing.
“Dari kepala dinas dengan teman-teman, tolong kita tunjukkan rekomendasi dari kepala kampung supaya bisa diyakini bahwa data ini benar-benar sesuai dengan kampung masing-masing,” ujar Simon.
Ia meminta petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator kampung menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Simon juga menegaskan bahwa pihaknya membatasi keterlibatan pihak-pihak yang mengatasnamakan operator kampung, padahal tidak memiliki tugas maupun kewenangan sebagai operator resmi.
“Kalau ada yang menyangkut diri operator kampung, tetapi dia bukan operator kampung, itu yang saya batasi,” tegasnya.
Sementara itu, masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran atau data kependudukan tidak terkoneksi tetap dipersilakan datang langsung untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan status datanya.
Ia menjelaskan, pembenahan tersebut difokuskan untuk persiapan penyaluran bantuan sosial tahun 2027. Adapun masyarakat yang telah masuk dalam dua tahap penyaluran sebelumnya tetap akan mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita lakukan ini untuk 2027, bukan untuk dua tahap ini. Dua tahap ini tetap kalian akan dilayani. Jadi jangan terlalu desak-desak, waktu masih panjang,” jelas Simon.
Simon juga mengimbau masyarakat memperhatikan status dalam Kartu Keluarga (KK), terutama bagi warga yang masih tercatat dalam KK dengan kepala keluarga berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun anggota DPR.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi proses verifikasi kelayakan penerima bantuan. Karena itu, masyarakat yang memang memenuhi kriteria tetapi masih tercatat dalam KK dengan kepala keluarga berstatus pekerjaan tersebut perlu berkonsultasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Bagi perempuan yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya, Simon juga mengimbau agar segera memperbarui data kependudukan dan mengurus KK baru sesuai kondisi keluarga saat ini.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembenahan data juga bertujuan mencegah adanya penerima bantuan ganda akibat penggunaan identitas atau data kependudukan yang tercatat di lebih dari satu wilayah.
“Jadi kita mau pastikan supaya bantuan ini benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Tidak boleh ada data ganda, sehingga di sini dapat bantuan dan di tempat lain juga dapat bantuan,” ungkapnya.
Simon berharap melalui proses pembenahan tersebut, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.(*)
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.