 |
| Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, Dedi Rahman, saat ditemui di Wamena, Jumat (13/11/2026). |
Dedi menegaskan bahwa Bulog Wamena hanya bertugas menyediakan dan menyerahkan beras sesuai penugasan resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sementara itu, kewenangan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat berada pada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
Menurut Dedi, mekanisme penanganan bantuan beras tersebut melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional sebagai perwakilan pemerintah pusat, dan Perum Bulog sebagai penyedia beras.
Ia menjelaskan, prosesnya diawali dengan surat permohonan dari pemerintah daerah kepada Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan bantuan beras bagi masyarakat yang terdampak bencana, baik bencana kekeringan, bencana alam lainnya maupun bencana sosial.
Setelah menerima permohonan tersebut, Badan Pangan Nasional kemudian menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk menyediakan beras sesuai jumlah yang ditetapkan.
"Dalam hal ini, kami hanya menyediakan beras sesuai perintah Badan Pangan Nasional. Ketika pemerintah daerah mengajukan permohonan, kemudian Bapanas menerbitkan surat kepada Bulog untuk menyiapkan beras sebanyak 141 ton," jelas Dedi di Wamena, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, pada awalnya Bulog menerima surat penugasan pertama dari Badan Pangan Nasional yang di dalam lampirannya mencantumkan kebutuhan beras untuk Kabupaten Jayawijaya.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Bulog kembali menerima surat kedua dari Badan Pangan Nasional dengan perintah penyediaan beras sebanyak 141 ton serta instruksi agar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dedi mengungkapkan, terdapat perubahan dalam lampiran surat kedua tersebut. Jika pada surat pertama terdapat rincian kebutuhan untuk Kabupaten Jayawijaya, dalam surat kedua cakupan wilayah penerima mengalami perubahan dengan mencantumkan Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya dan Nduga.
Bahkan, menurutnya, tidak seluruh distrik di kabupaten-kabupaten tersebut tercantum dalam lampiran surat kedua.
"Memang ada perubahan nomenklatur di tengah jalan. Setelah surat pertama keluar, kemudian ada surat kedua dari Badan Pangan Nasional. Dalam surat kedua itu perintahnya tetap menyediakan 141 ton beras dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan surat kedua tersebut, Bulog kemudian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dari hasil koordinasi itu, pemerintah provinsi menunjuk Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima dan melaksanakan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat terdampak.
Dengan demikian, Bulog menyerahkan beras tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan sesuai penunjukan dan arahan resmi pemerintah provinsi.
"Kami menyesuaikan dengan surat resmi dari Badan Pangan Nasional. Kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi menunjuk Kepala Dinas Sosial untuk bertanggung jawab menyalurkan beras tersebut. Jadi, kami menyerahkan kepada pihak yang ditunjuk," tegas Dedi.
Ia juga meluruskan bahwa pada saat kegiatan penyerahan secara simbolis sebelumnya, beras tersebut belum benar-benar dikeluarkan dari gudang Bulog untuk diserahkan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, setelah surat kedua dari Badan Pangan Nasional diterima dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dilakukan, barulah proses penyerahan dilaksanakan sesuai arahan terbaru.
Dedi menyebutkan, surat kedua tersebut telah diterima Bulog sekitar sepuluh hari setelah surat penugasan pertama diterbitkan. Karena itu, pihaknya berpedoman pada surat terbaru sebagai dasar pelaksanaan tugas.
"Pada waktu kegiatan simbolis kemarin, berasnya memang belum diserahkan dan belum keluar dari gudang. Setelah surat kedua diterima, kami mengikuti arahan terbaru dan menyerahkan beras sesuai penunjukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan," jelasnya.
Ia menambahkan, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri siapa penerima akhir bantuan maupun mengubah peruntukan beras tersebut. Seluruh pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan instruksi resmi Badan Pangan Nasional dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dedi berharap penjelasan mengenai mekanisme tersebut dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa penyediaan, penyerahan dan penyaluran bantuan beras merupakan tahapan yang melibatkan kewenangan masing-masing lembaga.
"Pada prinsipnya, kami hanya menjalankan tugas sesuai instruksi resmi. Bulog menyediakan dan menyerahkan beras, sedangkan penyaluran kepada masyarakat merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat yang telah ditunjuk," tutupnya.(*)
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.