Lima Wilayah Adat Soroti DPRK Otsus, Masyarakat Siap Aksi Damai di Kantor Gubernur

WAMENA, SBP NEWS - Masyarakat dari lima wilayah adat di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyatakannya akan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Selasa (27/10/2026), menyikapi polemik pengangkatan anggota DPRK melalui mekanisme Otonomi Khusus (Otsus).

Salah satu calon anggota DPRK Jayawijaya melalui mekanisme pengangkatan jalur Otsus, Yusup Yikwa, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan dalam proses penetapan anggota DPRK jalur Otsus yang dinilai terjadi secara mendadak.

Dalam keterangannya pada Minggu (25/10/2026), Yusup menjelaskan bahwa pemalangan yang sebelumnya dilakukan telah dibuka karena masyarakat akan melaksanakan aktivitas ibadah.

"Namun malam ini kami buka karena besok hari Minggu ada aktivitas ibadah," ujar Yusup.

Ia menyampaikan, masyarakat akan kembali turun menyampaikan aspirasi secara damai di Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurutnya, aksi tersebut dijadwalkan pada Selasa karena Senin merupakan hari libur.

"Bahwa aksi kami, kami akan turun aksi secara damai ke Kantor Gubernur pada tanggal 27 Oktober 2026, hari Selasa. Senin karena libur sehingga hari Selasa kami akan turun," katanya.

Yusup menegaskan, masyarakat akan hadir dengan membawa identitas adat dan budaya masing-masing untuk menyampaikan aspirasi secara terhormat kepada pemerintah provinsi.

"Kami akan hadir secara adat dan budaya kami secara terhormat di Kantor Gubernur," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Yusup berharap Gubernur Papua Pegunungan, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kepala Biro Hukum, Bupati Jayawijaya, serta seluruh panitia seleksi yang terlibat dalam proses pengangkatan DPRK jalur Otsus dapat hadir dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai perubahan yang terjadi dalam proses penetapan anggota DPRK jalur Otsus Jayawijaya.

"Kami menyatakan sikap bahwa semoga Pak Gubernur, Kepala Kesbangpol Provinsi, Kepala Biro Hukum, Bapak Bupati Jayawijaya dan semua pansel yang terlibat melakukan seleksi hadir dan sampaikan kepada kami," katanya.

Yusup berharap penjelasan tersebut dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan perubahan yang dinilai terjadi secara mendadak.

"Agar masyarakat kami puas, kenapa dan mengapa ada perubahan yang terjadi secara mendadak," ungkapnya.

Yusup juga menyoroti dugaan adanya transaksi politik dalam proses pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus Jayawijaya.

Menurutnya, polemik tersebut berdampak terhadap keterwakilan masyarakat dari lima wilayah adat yang menjadi perhatian dalam proses pengangkatan anggota DPRK melalui mekanisme Otsus.

"Terlihat dan jelas bahwa di sini ada transaksi politik yang terjadi, yang mengorbankan DPRK Jayawijaya lima wilayah adat ini," tegasnya.

Ia menyatakan, pernyataan sikap tersebut disampaikan atas nama masyarakat dari lima wilayah adat agar pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami aspirasi mereka.

Selain mengumumkan aksi damai, Yusup juga memberikan pemberitahuan kepada para sopir dan pengguna jalan yang melintasi jalur Wamena–Tolikara.

Ia mengatakan, akses jalan masih dapat dilalui pada Minggu (25/10/2026), karena pemalangan telah dibuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan ibadah.

Namun, pihaknya berencana kembali melakukan pemalangan pada Senin dan Selasa hingga mendapatkan jawaban dari Gubernur Papua Pegunungan.

"Untuk teman-teman sopir jalur ke Wamena-Tolikara, besok hari Minggu masih bisa lewat. Tapi hari Senin dan Selasa akan lumpuh total sampai ada jawaban dari Pak Gubernur," tutup Yusup.

Rencana tersebut berpotensi mengganggu aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur Wamena–Tolikara.

Masyarakat dan pengguna jalan diimbau memperhatikan perkembangan situasi serta mengantisipasi kemungkinan terganggunya akses transportasi selama penyampaian aspirasi berlangsung.(*)