 |
| Koordinasi Umum Pencaker Papua Pegunungan, Bertho Entama, saat menyampaikan arahannya dalam sebuah Aksi CPNS di Wamena. |
WAMENA, SBP NEWS - Pencari Kerja (Pencaker) Papua Pegunungan mendesak Gubernur Papua Pegunungan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memberikan kepastian penyelesaian CPNS Formasi Tahun 2024 sebelum pemerintah melangkah pada rencana pembukaan Formasi CPNS Tahun 2026.
Desakan tersebut muncul menyusul informasi mengenai rencana Formasi CPNS Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, kalangan pencaker menilai masih diperlukan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan kepastian penyelesaian proses CPNS Formasi 2024.
Koordinator Umum Pencaker Papua Pegunungan, Bertho Entama, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai status penyelesaian formasi sebelumnya.
"Kami meminta Bapak Gubernur Papua Pegunungan bersama Kepala BKD agar segera memberikan kepastian terkait penyelesaian CPNS Formasi Tahun 2024. Jangan sampai pemerintah berbicara mengenai formasi baru, sementara proses formasi sebelumnya masih menyisakan pertanyaan dan ketidakpastian bagi para pencaker," tegas Bertho Entama, Melalui via WhatsApp kepada media ini, Di Wamena, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh tahapan CPNS Formasi 2024 telah diselesaikan, termasuk proses administrasi dan pengangkatan bagi peserta yang masih menunggu kepastian.
"Kami ingin mengetahui secara jelas, apakah seluruh tahapan CPNS Formasi 2024 sudah selesai? Jika masih ada proses yang belum diselesaikan, pemerintah harus menjelaskan kendalanya serta memberikan jadwal dan tahapan penyelesaian yang pasti," ujarnya.
Pencaker Papua Pegunungan menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembukaan Formasi CPNS Tahun 2026. Sebaliknya, mereka mendukung kebijakan pemerintah dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, pemerintah diharapkan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap proses seleksi sebelumnya.
"Kami tegaskan bahwa kami tidak menolak Formasi CPNS Tahun 2026. Silakan pemerintah mempersiapkan formasi baru, tetapi jangan mengabaikan tanggung jawab terhadap Formasi CPNS Tahun 2024 yang sampai sekarang masih membutuhkan kepastian," ungkap Bertho.
Ia menilai setiap kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta kepastian hukum sehingga tidak merugikan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang telah mengikuti proses seleksi.
Lebih lanjut, Pencaker Papua Pegunungan meminta Gubernur agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan menginstruksikan BKD menyampaikan perkembangan penyelesaian CPNS Formasi 2024 secara terbuka kepada masyarakat.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan wacana pembukaan formasi baru, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab nyata terhadap proses yang sudah berjalan. Kepastian bagi peserta Formasi 2024 harus menjadi perhatian serius pemerintah," katanya.
Pencaker berharap penyelesaian CPNS Formasi 2024 dapat diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pemerintah melanjutkan kebijakan Formasi CPNS Tahun 2026.
"Kami tidak menolak Formasi CPNS Tahun 2026. Kami hanya meminta kepastian, keterbukaan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap Formasi CPNS Tahun 2024. Aspirasi ini kami sampaikan agar ada kejelasan dan tidak ada pihak yang merasa diabaikan," ujarnya.
Melalui aspirasi tersebut, Pencaker Papua Pegunungan berharap Gubernur bersama Kepala BKD segera memberikan jawaban resmi mengenai perkembangan penyelesaian CPNS Formasi 2024.(*)
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.