 |
| Aktivis mahasiswa Jayawijaya, yang merupakan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (HMKJ) Kota Studi Wamena, Opinus Asso, saat ditemui di Wamena, Jumat (6/11/2026). |
WAMENA, SBP NEWS - Aktivis mahasiswa Jayawijaya, Opinus Asso, meminta Bupati Jayawijaya agar tidak memberikan tekanan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Sekretaris Daerah (Sekda) terkait polemik yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Opinus Asso yang merupakan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (HMKJ) Kota Studi Wamena menilai, persoalan tersebut perlu disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan tanggung jawab bersama antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya sama-sama dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sehingga memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Saya memohon kepada Bupati Jayawijaya agar tidak memberikan tekanan kepada Tim TAPD maupun Sekda. Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Presiden, sehingga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan pemerintahan dan membangun daerah ini,” ujar Opinus saat ditemui di Wamena, Jumat (6/11/2026).
Ia menilai, polemik yang terjadi seharusnya tidak diselesaikan dengan tindakan sepihak ataupun saling menyalahkan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu mengedepankan komunikasi dan koordinasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Opinus juga menyatakan dukungannya terhadap pernyataan yang disampaikan DPRK Jayawijaya, termasuk sikap Ketua DPRK dan Fraksi Partai Perindo, agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
“Saya sebagai aktivis mahasiswa sangat mendukung pernyataan DPRK, Ketua DPRK, bahkan Fraksi Perindo, supaya persoalan ini bisa dinetralisasi demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Jayawijaya,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar polemik di internal pemerintahan tidak sampai mengganggu pelayanan publik, terutama ketika masyarakat Jayawijaya sedang menghadapi situasi kekeringan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas sehingga persoalan internal pemerintahan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Opinus mengajak seluruh pihak, termasuk kalangan intelektual dan aktivis mahasiswa, agar tidak membangun opini maupun asumsi tanpa mengetahui sumber informasi dan persoalan secara utuh.
“Sebagai kaum intelektual, kita jangan membangun asumsi di luar nalar. Kita harus mengetahui sumber persoalannya terlebih dahulu agar tidak salah dalam memberikan penilaian,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan, eksekutif dan legislatif memiliki fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Karena itu, setiap persoalan harus disikapi melalui mekanisme komunikasi dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Opinus berharap polemik TAPD dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TAPD, serta DPRK Jayawijaya sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan yang berdampak terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.(*)
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.